Lagu daerah papua – Hak Ulayat adalah hak persekutuan yg dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas salahsatu wilayah tertentu yang adalah lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak tuk memanfaatkan tanah, hutan, lalu air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan lainnya, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat serta warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan juga imbalannya.

Pengadilan adat tidak berwenang memeriksa serta mengadili sengketa perdata lalu perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adatnya. Dengan diakuinya peradilan adat dalam Undang-Undang ini, jadi banyak sengketa perdata lalu perkara pidana di masa warga masyarakat hukum adat di Provinsi Papua dalam secara tuntas dapat diselesaikan sendiri oleh warga dalam bersangkutan tanpa melibatkan pengadilan di lingkungan peradiian negara. Pemberdayaan hak-hak tersebut meliputi pembinaan dan pengembangan dalam bertujuan meningkatkan taraf hidup baik lahiriah maupun batiniah warga masyarakat hukum adat. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan juga kewenangan tertentu di aspek lain yang ditetapkan serasi dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, diaplikasikan oleh penguasa adat penduduk hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak yang lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan dalam lebih luas berarti pula tanggung jawab yang jauh besar bagi Provinsi serta rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti jua kewenangan untuk memberdayakan daya sosial-budaya dan perekonomian penduduk Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui pra wakil adat, agama, serta kaum perempuan. Hak-hak penduduk adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan afin de warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% untuk plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang berlaku selama 20 tahun. Dana bonus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi di setiap tahun anggaran, dalam terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan hak-hak masyarakat adat meliputi hak bersama warga masyarakat contohnya yang dikenal dengan sebutan hak ulayat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat. Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandang vita-vita luhur. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada nyaris semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan den sosiai politik. Pemerintah berwenang proses pengawasan fungsional terhaaap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai melalui peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan dengan penguasa adat masyarakat hokum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan adat bukan awak peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat. berdasarkan kenyataan yang ada, susunannya diatur menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat dan memeriksa serta mengadili sengketa peirdata adat dan perkara pidana adat berdasarkan hukum adat masyarakat Hukum adat dalam bersangkutan.

Hal itu antara lain mengenai susunan pengadilannya, siapa yang bertugas memeriksa dan mengadili sengketa dan perkara yang bersangkutan, struktur cara pemeriksaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.

Kekuasaan kehakiman dalam Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping kekuasaan kehakiman tersebut, diakui adanya peradilan adat pada dalam masyarakat hukum adat tertentu. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di kawasan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa lalu mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana dalam antara para warga penduduk hukum adat yang bersangkutan. Pengadilan adat disusun berdasarkan ketentuan hukum adat penduduk hukum adat yang bersangkutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *